SAP/RPS/ SILABUS PERENCANAAN PENDIDIKAN MPI UNIDA YASPIDA - Galeri Yaspida

Galeri Yaspida

Campus Berprestasi & Berkarakter Islami

Friday, May 6, 2016

SAP/RPS/ SILABUS PERENCANAAN PENDIDIKAN MPI UNIDA YASPIDA

7:12:00 PM 0 Comments

SAP/RPS/ SILABUS PERENCANAAN PENDIDIKAN  MPI UNIDA YASPIDA



SILABUS PERKULIAHAN

  1. IDENITAS MATAKULIAH
1.         Nama matakuliah            : Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan
2.         Kode Matakuliah             : AP 416
3.         Bobot Sks                                    : 2 sks
4.         Kelompok matakuliah                 : MKK Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI
5.         Dosen penanggungjawab            : Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
6.         Anggota                                       : Nani Hartini, M.Pd

  1. TUJUAN MATAKULIAH
Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar tentang beberapa konsep, teori dan model-model pendekatan dalam pembangunan pendidikan, sehingga para mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dasar tentang makna pentingnya suatu proses perencanaan  yang komprehensif, sistematif, dan efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan.

  1. DESKRIPSI ISI
Konsep dasar berkenaan dengan definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip; Teori berkenaan dengan nomenklatur, struktur dan tingkatan, jenis dan bentuk perencanaan; Model berkenaan dengan pendekatan, metode dan teknik-teknik yang digunakan. Di samping itu, ditunjan pula oleh pengayaan pemahaman tentang keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial-ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, baik pada tingkatan makro, mezzo dan mikro.

  1. PENDEKATAN PEMBELAJARAN
Metode            : ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah.
Tugas               : harian individual, kerja kelompok, makalah individual.
Media              : in-focus dan online.

  1. EVALUASI
Evaluasi difokuskan pada aspek: (1) Partisipasi kehadiran di kelas langsung dan kelas online, (2) Tugas individual dan kelompok, (3) Ujian tengah semester, dan (4) Ujian akhir semester

  1. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN
Pokok-pokok materi dalam setiap pertemuan dirancang sebagai berikut:
Kuliah Ke
Topik Materi Perkuliahan
1
Introduksi mata kuliah, strategi perkuliahan dan kontrak belajar
2
Wawasan dasar pendidikan, administrasi pendidikan dan perencanaan pendidikan
3
Problema dan tantangan dalam pembangunan, serta peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan pendidikan
4
Definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan
5
Nomenklatur, struktur/tingkatan, jenis dan bentuk perencanaan pendidikan
6
Pendekatan, metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam perencanaan pendidikan
7
Proses perencanaan pendidikan
8
Ujian Tengah Semester
9
Keterkaitan perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial-ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan, baik pada tingkatan makro, mezzo dan mikro.
10
Keterkaitan system perencanaan dengan penganggaran dalam pendidikan
11
Pengenalan model manajemen stratejik, perencanaan stratejik dan program stratejik, serta politik perencanaan pendidikan
12
Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia
13
Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia (lanjutan)
14
Pengenalan kasus tentang system perencanaan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia (lanjutan)
15
Review akhir perkuliahan
16
Ujian Ahir Semester

  1. SUMBER/RUJUKAN

BUKU
1.        Banghart, F.W dan Trull, Alber. (1983). Educational Planning. London: Collier-Macmillan Limited
2.        Bryson, John M. (1991) Strategic Planning For Public and Non Provit Organizations: A Guide Line to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Fransisco : Jossey-Bass limited
3.        Burhan. (1984). Perencanaan Strategik. Jakarta: PPm
4.        Correa, Hector. (1969) Quantitative Methods of Educational Planning. Scranton: International Book Company.
5.        Enoch, Jusuf. (1992). Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
6.        Davis. (1980). Planning Education For Development  Volume I (Issues and Problems in The Planning  Of Education In Developing Countries). Cambridge: Harvard University
7.        Davis. (1980). Planning Education For Development  Volume II (Model And Methods For Systemic Palnning For Education) Cambridge: Harvard University
8.        Gaffar,  M.Fakry, (1987). Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodology. Jakarta : Depdikbud.
9.        Sa’ud, Udin dan Syamsuddin, Abin (2005). Perencanaan Pendidikan Komprehensif: Suatu Pengantar. Bandung: PPs UPI
10.    Soenarya, Endang. (2000). Pengantar Teori Perencanaan  Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: Adicita.
11.    Syamsuddin, Abin. (2000) Analisis Posisi Perencanaan Pendidikan Nasional. Jakarta : Biro Perencanaan, Depdiknas.
12.    Ta Ngoc Chau. (1984). Aspek-aspek Demografik Perencanaan Pendidikan. Terjemahan. Jakarta: Bharata Karya Aksara dan IIEP Paris.
13.    Vembrianto. (1993) Pengantar Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Grasindo.
14.    --------. (2003). School Development Planning: Guidelines For Second Level Schools. www.sdpi.ie.

DISERTASI/TESIS/LAPORAN PENELITIAN/MAKALAH
1.        Irianto, Yoyon Bahtiar. (2000). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung”, Tesis, Bandung: PPS UPI.
2.        -------- (2009). “Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota: Studi Evaluatif tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bandung Menuju 2025”, Disertasi, Bandung: SPS-UPI.
3.        -------- (2009). “Rancang-bangun Evaluasi Staf Berbasis Kinerja”, Makalah, Lokakarya Pengembangan Model Instrumen Evaluasi Kinerja Perwira Siswa (Pasis) SESKO-AU, Lembang, Bandung: 12 Oktober 2009.
4.        -------- (2009). “Paradigma Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Nasional”, Draf Kertas Kerja, Lokakarya Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas & Departemen Keuangan RI, Jakarta: 4-8 Mei 2009.
5.        -------- (2010). “Menata Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja”, Kertas Kerja, Pemilihan Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan antar waktu UPI, UPI Bandung, 16 Agustus 2010.
6.        Makmun, Abin Syamsudin. (1996). ”Analisis Posisi Pendidikan”, Materi Pelatihan Perencana Pendidikan, Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud.
7.        --------. (1999). “Pemberdayaan Sistem Perencanaan dan Manajemen Berbasis Sekolah Menuju ke Arah Peningkatan Kualitas Kinerja Pendidikan yang Diharapkan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FIP IKIP Bandung, Bandung: IKIP Bandung.
8.         Sumianto, Toto. (2008). “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Manajemen Pendidikan: Studi Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Relevan di Kabupaten Majalengka”, Disertasi, Bandung: SPS UPI.
JURNAL/ARTIKEL
1.        Alisyahbana, Armida S. (2005). “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan”, [www.geocities.com/arief_anshory/otda_pendidikan.pdf]
2.        Batchler, Merv. (1987). Evaluation and Innovation, NJ: Institut of Educational Administration, [www.uwex.edu/ces/pdande/index.html]
3.        Benchmarking  (best in class operations) dalam [www.tutor2u.net/business/ strategy/benchmarking.htm].   
4.        Broward Community Cpllege, “Educational Master Plan”, [www.broward.edu/ masterplan/presreports.jsp]
5.        Crocker, R.K. (2002). Learning Outcomes: A Critical Review of the State of the field in Canada, Ottawa: Canadian Education Statistics Council, [http://www.cesc-csce.ca/pcera2003E.html]
6.        Education for the Knowledge Economy (EKE) dalam [www.amazon.com/ Leading-Learning-Organization-Communication-Competencies/dp/ 0791443671]
7.        Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. (2001). “Strategi dan Peluang”, Buletin Pengawasan No.30-31 Th.2001, [www.mudrajad.com/ upload/book-review/otonomi dan pembangunan daerah.pdf]
8.        Journal of the International Society fo Educational Planning (ISEP). (2007), “Educational Planning”, Vol.16 No.1,  dalam [http://www.caee.org]
9.        Malaska P., Holstius K. (1999). “Visionary Management”, Finland Futures Reserch Centre, [http://www.tukkk.fi/futu/FUTU/Tuokset/vision.htm]
10.    Master Plan for Education 2003-2023, tersedia di  [www.bkvgroup.com/portfolio.cfm/ Education/Master_Plan];
11.    Owen, Robert. (1996). “Community Based Learning: A Foundation for Maningful Education Reform” dalam [http://www.nwer.org/scpd/sirs/10/t008.html]
12.    Polka, Walter S. (2007). “Managing People, Things, and Ideas in the Effective Change Zone: High-Touch Approach to Educational Leadership at the Dawn of the Twenty-First Century”, Journal of ISEP No.16 Vo.1,  [http://www.isep.org]
13.    Peel, Deborah. (2006), “Planning Educational Research and the UK Research Assessment Exercise”,  Journal for Education in the Built Environment, Vol.1, Issue 1, March 2006 pp.30-50 (Online), [www.stonehengemasterplan.org.uk]
14.    Pemerintah Daerah Kota Surabaya. (2005). “Master Plan Pendidikan Kota Surabaya 2005-2010”, Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
15.    Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. (2008). “Master Plan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Bandung Menuju 2025”, Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
16.    Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2007). “Isu-isu Kritis Penyelenggaraan Ontonomi Daerah”, Materi Rapat Teknis Asisten 1 dan Biro Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, [kalbar.go.id/_appsi07/berkas/]
17.    SMC Master Plan. (2001). ”Education for Global Community”, [www.smc.edu/ policies/pdf/EduPlan.1999.pdf]
18.    Social capital Theory. [http://www.istheory.yorku.ca/Socialcapitaltheory.htm]
19.    Withum III, Frederick Story. (2006). “Educational Facilities Planning: A Systems Model”, School of Education Duquesne University, International Society fo Educational Planning: Vol.16 No.1, [http://www.isef.info]

PERATURAN PERUNDANGAN/PRODUK KEBIJAKAN
1.        Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasioanal Pendidikan (SNP).
2.        Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3.        Peraturan Persiden No.7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
4.        Intruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Perecepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
5.        Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8.        Permendiknas No.24 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  No.6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2007 Tentang Pengawas Sekolah.
10.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007 Tentang Kepala Sekolah.
11.    Peraturan Pendidikan Nasional Menteri No.16 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru;
12.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007 Tentang  Kualifikasi Guru.
13.    PP.No.21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
14.    PP.No.6/2005 tentang Status Universitas Pendidikan Indonesia Menjadi BHMN.
15.    PP.No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
16.    PP.No.40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
17.    Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah. Fokusmedia, Jakarta. 2006.
18.    UU.No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi.
19.    UU.No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
20.    UU.No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
21.    UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (SPPN).
22.    UU.No.14/2005 Tentang Guru dan Dosen.















Place Your Ad Code Here
By v�o l�c

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)